Burhanuddin Muhtadi: Gejolak Politik Elektoral 2014 Gejolak Politik Elektoral 2014

Gejolak Politik Elektoral 2014
Burhanuddin Muhtadi g j FISIP UIN J Pengajar p Publik Indonesia Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Opini

Pemenang pemilu dari waktu ke waktu, makin mengecil juga dari segi persentase suara.

BERDASARKAN Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 05/Kpts/ KPU/2013, hanya 10 partai yang lolos verifikasi sehingga bisa berlaga dalam Pemilu 2014. Ke10 partai itu terdiri dari 9 partai yang sudah memiliki kursi di DPR dan 1 partai baru, yakni NasDem. Secara politis, keputusan KPU itu menguntungkan NasDem karena menjadi satu-satunya partai baru yang lolos sebagai kontestan pemilu.
Partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold (PT) Pemilu 2009 juga tak ada yang lolos dari lubang jarum.

Jika NasDem mampu memanfaatkan situasi ini, setidaknya ada dua keuntungan politis.
Pertama, NasDem bisa melakukan pendekatan kepada partaipartai non-PT dan partai baru yang tidak lolos untuk diajak berkoalisi. Terlebih lagi, muncul kecurigaan politis di kalangan partai yang gagal lolos verifikasi bahwa KPU telah dikendalikan partai-partai lama yang duduk di Senayan sehingga menyebabkan partaipartai baru dan non-PT gagal mengikuti Pemilu 2014.

Kedua, sebagai satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi, NasDem bisa membuat diferensiasi yang tegas di mata pemilih. Pemilih akan disodori dua pilihan yang kontras; sembilan partai lama yang sudah ketahuan rekam jejaknya selama ini dengan satu partai baru. Partai-partai lama memang memiliki keunggulan komparatif dari sisi jaringan dan infrastruktur yang sudah terbentuk, sumber daya kader yang telah tersedia, momentum ratusan pemilu kada di sepanjang 2013 ini yang bisa dimanfaatkan partai lama untuk memanaskan mesin politik, dan lain-lain.

Namun, partai-partai lama juga menjadi sasaran tembak sentimen negatif publik. Disilusi dan apati pemilih terhadap kinerja partai yang marak dengan pemberitaan mengenai korupsi elite politik, patronase negatif, konflik internal, faksionalisasi, dan lain-lain, jelas memberi insentif bagi partai baru untuk menegaskan jati diri dan perbedaannya dari partai lama.
Batu ujian Karena itu, NasDem seharusnya tak hanya menjual slogan partai baru. Percuma saja jika pencitraan sebagai partai baru yang berorientasi perubahan terus dikumandangkan, tetapi ironisnya spirit dan mindsetnya masih lama. Setidaknya ada beberapa persoalan krusial yang menjadi batu ujian bagi NasDem untuk menegaskan positioning yang berbeda dengan partai lama, yakni rekrutmen pejabat publik, kaderisasi, penyelesaian konflik internal dan faksionalisasi, serta transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai.

Sayangnya, baru saja ditetapkan sebagai peserta pemilu 2014, NasDem dihantam isu faksionalisme dan konflik internal yang tak kalah hebat ketimbang partai lama. Pecah kongsi Surya Paloh dan Hary Tanoe membuktikan bahwa meskipun mereka selama ini tidur dalam `ranjang politik’ yang sama, mereka memiliki `mimpi’ yang berbeda. Mundurnya Hary Tanoe yang diikuti elite dan kader-kader lainnya menjadi iklan buruk bagi NasDem. Publik bisa mengambil kesimpulan bahwa NasDem tak ubahnya seperti partai lama karena belum apa-apa sudah terjangkiti virus negatif partai pada umumnya.

Beruntunglah eksodus elite dan kader tersebut segera dinetralkan dengan masuknya tokoh-tokoh ke NasDem, seperti Sekjen DPD Siti Nurbaya, Sekjen DPR Nining Indra Saleh, politikus kawakan Golkar Enggartiasto Lukita, pengacara OC Kaligis, dan kalangan yang mengatasnamakan aktivis `98.

Selain masalah internal, seleksi dan rekrutmen calon legislatif juga menjadi parameter seberapa mampu NasDem menjaring caleg-caleg yang berkualitas, berintegritas, dan memiliki track record yang bersih dari korupsi dan kejahatan HAM. Jika NasDem gagal meyakinkan publik dalam merekrut caleg yang kredibel, partai tersebut akan kehilangan respek di mata pemilih. NasDem hanya akan dilihat sebagai partai yang secara fisik baru, tetapi secara faktual mengidap mentalitas partai lama. Insentif sebagai partai baru bisa dialihkan ke partai lain, atau pemilih lebih cenderung golput karena 10 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 menciptakan oligopoli politik. Pemilih disodori pilihan yang terbatas, dan satu-satunya pilihan baru yang tersedia dinilai publik tak ada bedanya dengan pilihan lama.

Persoalan bisa makin bertambah pelik jika pengadilan tata usaha negara (PTUN) mengabulkan gugatan partaipartai yang dinyatakan gagal verifikasi oleh KPU. Pengalaman pada Pemilu 2009 yang lalu, KPU akhirnya membolehkan empat partai ikut pemilu meski pada awalnya mereka dinyatakan gagal verifikasi.
Sebab-musababnya ialah keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Umat Indonesia, dan Partai Sarikat Indonesia. Jika PTUN nanti mengabulkan gugatan partai yang tidak lolos, praktis NasDem tak bisa mengklaim sebagai satu-satunya partai baru. Insentif partai baru atau partai nonparlemen akan terbagi. Selain itu, partai lama juga akan melakukan rebranding dengan menawarkan paket perubahan yang menarik, terlepas dari motifnya sekadar untuk menarik suara di Pemilu 2014.
Dinamika elektoral Secara elektoral, semakin sedikit jumlah partai peserta Pemilu 2014, semakin besar peluang partai yang mampu mencapai magic number ambang batas parlemen 3,5%. Pada Pemilu 2009, dari 38 partai peserta pemilu, 29 partai tidak lolos PT. Perolehan 29 partai yang gagal itu mencapai sekitar 19%. Jika 19% suara terbuang itu terbagi secara proporsional ke partai peserta Pemilu 2014 yang jumlahnya makin sedikit, peluang untuk lolos PT di 2014 akan makin besar.

Pemilih akan dihadapkan pada pilihan yang tidak terlalu ekstrem. Suara yang awalnya diberikan ke partai yang tidak lolos verifikasi administrasi maupun faktual bisa saja diberikan ke partai peserta pemilu yang dianggap memiliki kedekatan ideologis, sosiologis, atau historis. Namun, bisa juga terjadi proporsionalitas dukungan dari partai-partai yang tidak lolos verifikasi ke seluruh partai peserta pemilu.

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) September 2012, sembilan partai diprediksi lulus PT 3,5%, yakni Golkar (18%), PDI Perjuangan (16%), Demokrat (11%), NasDem (6%), Gerindra (5%), PKS (5%), PKB (4%), PPP (4%), dan PAN (3%).
Hanura memang belum aman (1,2%), tapi suara undecided voters bisa menolong Hanura untuk sekadar lolos dari lubang jarum.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2012 menunjukkan dinamika politik elektoral lebih terjadi pada Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra, yang mengalami sentimen positif. Adapun Demokrat masih menghadapi cuaca politik yang tidak bersahabat.

Sebagai partai baru, NasDem memang menciptakan kejutan baru dengan bertengger di jajaran partai menengah.
Meski belum pernah mengikuti pemilu, NasDem sudah muncul sebagai kekuatan elektoral baru yang mengancam kenyamanan partai-partai yang sudah mapan. Meski demikian, tren elektabilitas NasDem tidak berubah dari dukungan elektoral sejak Februari 2012. Stagnasi yang sama dialami PPP, PKB, PAN, dan Hanura.

Memang survei perlu di-update, terutama pascapengumuman KPU tentang 10 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Namun, berdasarkan simulasi 10 partai yang lolos pun, dukungan elektoral tetap terfragmentasi; kekuatan politik relatif merata dan pemilu tak mampu menghasilkan partai mayoritas yang mampu mencapai single majority di DPR.

Secara faktual-empiris, fragmentasi politik di parlemen tidak berhubungan langsung dengan banyak-sedikitnya peserta pemilu. Pada 1999, dari 48 peserta pemilu, hanya 5 partai (PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan PAN) yang memperoleh suara 3% atau lebih. Pada 2004, peserta pemilu menyusut menjadi 24 partai, tetapi partai yang mendapatkan 3% atau lebih malah bertambah menjadi 7 (plus dua pemain baru, Demokrat dan PKS). Pada 2009, dari 38 peserta pemilu, partai yang mendapat dukungan 3% atau lebih bertambah lagi menjadi 9 partai, dengan aktor baru Gerindra dan Hanura.

Pemenang pemilu dari waktu ke waktu, makin mengecil juga dari segi persentase suara. Pada 1999, PDI Perjuangan menjadi jawara pemilu dengan perolehan 34%. Lalu Golkar tampil sebagai pemenang pada 2004 dengan mengantongi 22%, dan terakhir Demokrat cukup mengantongi 20,8% untuk memenangi Pemilu 2009. Teori Bandwagon Effect, bahwa pemilih cenderung menjatuhkan pilihan kepada partai yang berpeluang besar menang, kurang terbukti secara empiris.

Di satu sisi, besarnya massa mengambang (swing voters) dan volatilitas dukungan pemilih memberikan insentif elektoral bagi semua partai untuk mendulang suara di 2014.
Dinamika elektoral sangat dipengaruhi oleh ke mana suara swing voters akan berlabuh.
Tak pernah ada juara pemilu yang mampu mempertahankan kemenangan di pemilu berikutnya.
Di sisi lain, Pemilu 2014 potensial akan mengulang episode lama: tiadanya partai mayoritas dan munculnya kekuatan politik yang merata bisa menciptakan kegaduhan permanen di parlemen.

http://17-08-1945.blogspot.com/2013/01/koran-digital-burhanuddin-muhtadi.html

2 thoughts on “Burhanuddin Muhtadi: Gejolak Politik Elektoral 2014 Gejolak Politik Elektoral 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s