Mekanisme kerja DPRD Provinsi

Mekanisme umum DPRD tingkat 1:

DPRD pada hakekatnya bertugas untuk membuat rancangan atau aturan tentang perda dan APBD serta mengawasi gubernur dalam melaksanakan perda dan APBD yang telah disepakati. Didalam merancang perda dan APBD, DPRD bekerjasama dengan gubernur atau pemerintahan daerah untuk membuat rancangan yang sesuai dengan kondisi daerah. Setelah dirasakan sesuai maka DPRD memutuskan rancangan tersebut dan hasil dari keputusan tersebut sebagai acuan kerja gubernur atau pemerintah daerah untuk merealisasikan perda dan APBD.

DPRD didalam merancang dan mengawasi kinerja Gubernur didalam keorganisasian DPRD ada perangkat yang mendukungnya, yaitu: Fraksi, alat kelengkapan DPRD, dan secretariat DPRD. Ada 100 orang anggota DPRD yang memenuhi perangkat tersebut, baik fraksi dan kelengkapan DPRD, adapun secretariat DPRD tidak termasuk anggota DPRD karena secretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Sekretariat DPRD ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD khususnya pada alat kelengkapan DPRD sedangkan secretariat DPRD tersebut di pimpin oleh seorang sekertaris DPRD yang memiliki tugas sebagai berikut; menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD, anggota fraksi adalah anggota partai politik yang memperolah kursi di DPRD. Fraksi memiliki tugas menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya, Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota, Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta. Dengan adanya fraksi maka kepentingan partai politik akan bias terakomodir di DPRD sehingga aspirasi dari masyarakat dapat didengar atau diperjungkan di DPRD.

 

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan. Adapun hal-hal yang mengenai Pembentukan, Susunan, Tugas, Wewenang, penggantian Anggota, dan pembentukan alat kelengkapan lain ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD tersebut mengatur tata kerjanya sendiri kemudian diajukan dan disetujui oleh Pimpinan DPRD didalam rapat paripurna.

 

Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap

  • Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, pemilihan ketua dan wakil ketua didasarkan oleh lima partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD, perolehan kursi terbanyak pertama menjadi ketua dan dua, tiga, empat, lima menjadi wakil ketua. Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan secara kolektif dan tugasnya adalah menjalankan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

Pimpinan DPRD dapat diberhentikan jika melanggar kode etik DPRD ataupun melanggar perpu dan hasil keputusan DPRD tersebut disampaikan ke Pimpinan DPRD kemudian ke gubernur dan gubernur ke menteri dalam negeri dan peresmian pemberhentiaannya atas nama presiden. Jika Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para Anggota Pimpinan lainnya berhak mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif (Pimpinan DPRD baru).

  • Badan Musyawarah

Badan Musyawarah terdiri dari fraksi-fraksi anggota DPRD yang jumlahnya tidak boleh lebih dari separo jumlah anggota DPRD. Badan Musyawarah memiliki tugas mengatur dan mempersiapkan rapat DPRD agar bias berjalan dengan lancer (efektif dan efesien). Setiap anggota Badan Musyawarah wajib mengadakan konsultasi dengan Fraksi-Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

  • Komisi

Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Adapun jumlah komisi DPRD ada 5, yaitu; komisi A bidang pemerintahan, komisi B bidang Perekonomian, komisi C bidang Keuangan, komisi D bidang Pembangunan, komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat. Komisi memiliki tugas dibidang legislasi, yaitu merancang, mengkoreksi ulang, dan memperbaiki perda. Memiliki tugas dibidang anggaran, yaitu merancang, mengkoreksi ulang dan memperbaiki APBD. Memiliki tugas dibidang pengawasan, yaitu; melakukan pengawasan pelaksanaan perda dan APBD oleh pemerintah daerah. Komisi didalam melaksanakan tugasnya bias mengadakan rapat dengan mitra kerjanya yaitu SKPD.

  • Badan Legislasi Daerah

Jumlah Badan Legislasi Daerah diteapkan dalam rapat paripurna, adapun tugasnya yaitu; merancang, mengoreksi, menyempurnakan, dan memastikan perda yang dibuat sudah layak untuk diajukan ke Pimpinan DPRD.

 

  • Badan Anggaran

Susunan Keanggoataan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, wakil Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya, Ketua ketua Komisi dan wakil ketua Komisi C dan sebanyak-banyaknya tidak melebihi dari setengah jumlah anggota DPRD. Adapun tugas dari Badan Anggaran, yaitu; membahas bersama Pemerintah daerah untuk menentukan KUA PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD, membahas rancangan Perda APBD bersama Gubernur, melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD, membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD.

  • Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena ada yang melakukan pelanggaran,baik pelanggaran kode etik DPRD maupun pelanggaran perpu yang dilakukan oleh anggota DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

  • Panitia Khusus (pansus)

Panitia khusus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat paripurna minimal 19 (sembilan belas) orang dan maksimal 31 (tiga puluh satu) orang. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD. Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.

Pansus ada membantu Badan Kehormatan untuk menangani kasus-kasus tertentu yang menyangkut penyelewengan kode etik DPRD dan penyelewengan perpu oleh anggota DPRD.

 

Mekanisme rapat DPRD

Rapat Paripuma merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD. Rapat-rapat DPRD bersifat Terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD tetapi rapat paripurna bersifat terbuka.

Rapat paripurna dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD untuk memutus usul pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Serta sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga bila hadir sekurang-kurangnya ½ ditambah ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain memutuskan perkara diatas.

Rapat dalam pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu; dengan musyawarah untuk mencapai kata mufakat tetapi kalo dengan cara musyawarah tidak berhasil msih bersih tegang saja maka dengan cara pemungutan suara dengan ½ dari jumlah anggota ditambah 1 lagi dari jumlah anggota maka pengambilan keputusan dianggap sah.

 

LKPJ Kepala Daerah

Kepala daerah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan dan LKPJ akhir tahun anggaran bias bersamaan jika waktunya berjarak 1 bulan tetapi jika tidak, bias sendiri-sendiri. LKPJ kepala daerah disampaikan dirapat paripurna oleh kepala daerah kepada DPRD. Keputusan DPRD tentang LKPJ kepala daerah direkomendasikan dirapat istimewa paripurna untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. Mekanisme pembahasan LKPJ sepanjang tidak diatur tersendiri akan ditentukan oleh Badan Musyawarah.

 

Kesimpulan

Mekanisme kerja DPRD tingkat 1 dibawah pengawasan menteri dalam negeri, DPRD dapat membuat perda dan APBD bersama-sama dengan gubernur dan mengontrol jalannya perda dan APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun gubernur. Sehingga DPRD bias memberikan masukan kepada menteri dalam negeri untuk pengangkatan ataupun pemberhentian gubernur dan wakil gubernur.

Didalam pembuatan dan pengawasan perda dan APBD dprd memiliki alat kelengkapan DPRD yang dibantu oleh secretariat DPRD. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggarn Daerah, Badan Kehormatan dan Pansus sebagai alat kelengkapan DPRD yang tidak tetap. Anggota alat kelengkapan DPRD dari partai politik yang mendapat kursi di DPRD dan para anggota perwakilan partai tersebut memiliki himpunan yang disebut fraksi. Sehingga dengan adanya fraksi-fraksi di DPRD maka aspirasi partai dapat diperjuangkan di DPRD.

Rapat paripurna adalah rapat tertinggi DPRD dalam pengambilan keputusan DPRD, hasil keputusan tersebut menjadi dasar gerak alat kelengkapan DPRD untuk melakukan tugas-tugasnya. Keputusan dalam rapat paripurna dapat dilakukan secara musyawarah dan suara terbanyak.

LKPJ akhir masa jabatan dan akhir tahun anggaran disampaikan dirapat paripurna oleh kepala daerah kepada DPRD dan keputusan dari rapat itu akan direkomendasikan pada rapat istimewa paripurna untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/24/mekanisme-kerja-dprd-provinsi/

About these ads

2 pemikiran pada “Mekanisme kerja DPRD Provinsi

  1. Ping-balik: Mekanisme kerja DPRD Provinsi | cakrawala dunia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s